 |
Menjelang tanggal 19 Juli 2025, seluruh mata tertuju pada satu momentum penting yang dinantikan oleh masyarakat desa di seluruh Indonesia: launching Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni biasa, tetapi tonggak awal kebangkitan ekonomi desa berbasis gotong royong dan kemandirian.
Kopdes Merah Putih hadir sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat desa, yang bertujuan menumbuhkan daya saing ekonomi desa, mempercepat distribusi bantuan subsidi, serta menjadi ujung tombak distribusi kebutuhan pokok langsung ke masyarakat. Launching ini akan dilaksanakan secara nasional dan diikuti secara daring oleh ribuan kepala desa dan pengurus koperasi dari seluruh Indonesia.
Pasca launching, pekerjaan besar pun dimulai. Salah satu hal pertama yang harus segera dilakukan pengurus Kopdes Merah Putih adalah melengkapi legalitas badan hukum, pembukaan rekening koperasi, dan penyesuaian sistem manajemen keuangan berbasis digital. Legalitas ini menjadi syarat utama dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk bank, PT Pupuk Indonesia, Pertamina, dan PT POS Indonesia.
Kemudian, pengurus harus menetapkan struktur organisasi koperasi di tingkat desa, menyusun program kerja prioritas, dan menyosialisasikan fungsi serta manfaat koperasi kepada seluruh warga desa. Transparansi menjadi prinsip utama agar masyarakat menaruh kepercayaan terhadap koperasi yang dikelola oleh mereka sendiri.
Persiapan operasional pun menjadi agenda utama. Salah satu tantangan awal yang sering dihadapi adalah penyediaan gedung operasional sebagai kantor koperasi. Karena belum adanya pinjaman dari bank di tahap awal, sumber dana untuk sewa gedung bisa berasal dari iuran anggota, donasi dari tokoh masyarakat desa, atau bantuan awal dari pemerintah daerah.
Tak hanya itu, beberapa desa juga bisa memanfaatkan fasilitas desa yang kosong seperti kantor lama atau balai desa sebagai kantor sementara koperasi. Kolaborasi awal dengan kepala desa dan BPD sangat penting agar kegiatan koperasi tidak terhambat masalah tempat.
Setelah operasional berjalan, pengurus juga harus memprioritaskan pendataan dan pendaftaran anggota secara rapi dan digital. Basis data inilah yang akan menjadi dasar penyaluran berbagai jenis subsidi, layanan keuangan, dan program pemberdayaan ke depannya.
Dalam kerja sama penyaluran pupuk bersubsidi, alur kerja Kopdes dimulai dari pendataan petani yang berhak menerima, disesuaikan dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Setelah data diverifikasi, Kopdes bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia melalui distributor resmi untuk memastikan pupuk bisa disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
Kopdes juga akan menjadi agen distribusi pupuk di desa, dengan gudang mini atau kios pertanian sebagai titik distribusi. Sistem digital akan digunakan untuk memantau stok, menghindari penimbunan, dan mempermudah pelaporan ke pihak terkait.
Sementara dalam hal penyaluran gas bersubsidi, Kopdes akan menjalin kerja sama dengan Pertamina melalui program agen LPG 3 kg. Kopdes bertugas mencatat dan memverifikasi penerima manfaat gas bersubsidi, serta melakukan distribusi secara berkala dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Kerja sama ini menuntut Kopdes membangun mekanisme distribusi yang transparan, mulai dari pemesanan, penyimpanan, hingga pengantaran ke masyarakat. Keterlibatan pemerintah desa sebagai pengawas menjadi penting agar subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat miskin dan tidak disalahgunakan.
Di sisi lain, penguatan fungsi keuangan juga menjadi prioritas. Kopdes Merah Putih diharapkan dapat bekerja sama dengan Bank BRI untuk membuka layanan BRILINK. Agen BRILINK di desa akan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, menerima bantuan sosial, dan bahkan melakukan pembayaran tagihan.
Untuk menjadi agen BRILINK, Kopdes harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan teknis dari BRI, termasuk kesiapan SDM, jaringan internet, serta komitmen pelayanan. Program ini akan mendekatkan layanan keuangan ke masyarakat desa yang selama ini kesulitan mengakses ATM atau kantor cabang bank.
Selain BRILINK, kerja sama dengan PT POS Indonesia juga menjadi peluang strategis. Kopdes bisa menjadi agen pos yang melayani pengiriman barang, pembayaran tagihan, hingga penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat. Pos menjadi mitra penting karena jaringannya menjangkau pelosok desa.
Model kemitraan seperti ini sangat menguntungkan bagi koperasi desa karena menambah pemasukan dari jasa layanan, sekaligus memperluas peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan sinergi yang baik, desa bisa menjadi pusat layanan yang efisien tanpa harus bergantung pada kota.
Agar semua berjalan lancar, pengurus Kopdes harus segera melakukan pelatihan bagi para pengelola koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM serta pemerintah daerah akan menyediakan modul pelatihan terkait manajemen koperasi modern, akuntansi koperasi, dan teknologi informasi.
Di tengah semangat baru ini, tantangan yang harus dihadapi adalah memastikan kemandirian koperasi tanpa terlalu tergantung pada bantuan pemerintah. Kopdes harus kreatif dalam menggali potensi desa, mengelola simpan pinjam, serta menciptakan unit usaha produktif seperti toko sembako, penyewaan alat tani, dan jasa pembayaran.
Launching Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo bukan hanya momen simbolik, tapi titik awal perubahan besar dalam perekonomian desa. Dengan kolaborasi kuat antara masyarakat, pemerintah, BUMN, dan perbankan, koperasi desa akan menjadi sumbu peradaban ekonomi baru yang mandiri, adil, dan berkeadilan sosial. (Redaksi Bangun Piaman)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih