Bupati Padang Pariaman Usulkan Lima Proyek Prioritas ke Kementerian PUPR

 

Bupati John Kenedy Azis Saat Menyerahkan Proposal

JAKARTA,- Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan lima usulan kegiatan pembangunan prioritas kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (23/6/2025). 

Bupati JKA didampingi oleh Sekretaris Daerah Rudy Rapenaldi Rilis, Kepala Dinas PUPR El Abdes Marsyam, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Fadly serta Inspektur Kabupaten Hendra Aswara.

Kunjungan ini dilakukan ke tiga unit strategis di Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

Proposal tersebut diserahkan langsung saat audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati diterima oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan, April Artoto, di lingkungan Ditjen Bina Marga. Sementara pada Ditjen SDA, audiensi diterima oleh Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Biren.

Lima kegiatan prioritas yang diajukan meliputi pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu, pembangunan Jembatan Anduriang, pembangunan Daerah Irigasi (DI) Lubuk Sikoci Ladang Laweh, normalisasi Batang Ulakan, serta pengamanan Pantai Pasir Baru. Usulan ini dinilai penting untuk mendukung konektivitas dan ketahanan wilayah.

Selain itu, Bupati juga mengajukan perbaikan dan pembangunan berbagai ruas jalan strategis yang menghubungkan kawasan produksi, pusat pelayanan dasar, dan mendukung destinasi wisata. Di antaranya Jalan Kamuamuan – Pasar Sungai Geringging, Paingan – Malai Tangah, Sungai Sarik Malay – Malay, Sungai Sirah – Tanjung Alai, hingga Padang Baru – Kalawi.

Tak hanya itu, beberapa pembangunan jembatan turut diusulkan untuk membuka keterisolasian daerah, seperti Jembatan Sikuliek, Jembatan Padang Mantuang, Jembatan Pasia Baru, dan Jembatan Padang Maduang yang selama ini menjadi akses penting masyarakat namun mengalami kerusakan atau belum dibangun permanen.

Menurut Bupati, seluruh usulan tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat, apalagi saat ini diberlakukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menuntut daerah lebih cermat dan selektif dalam pengajuan anggaran.

“Kami sangat berharap besar kepada Kementerian PUPR untuk dapat membantu daerah kami yang tengah menghadapi banyak kendala pembangunan, terutama dalam keterbatasan fiskal dan dampak bencana alam,” ujar John Kenedy Azis. (R)