Kamis, 28 Februari 2019

Sekda Padang Pariaman Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2020, Diiikuti 100 Orang Peserta

Sekda Padang Pariaman Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2020, Diiikuti 100 Orang Peserta

Sekda Padang Pariaman Jonfriadi Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2020, di Aula IKK Paritmalintang, Kamis 28 Februari 2019 ( Fhoto : Humas )
Parit Malintang, BANGUNPIAMAN.COM---Berbagai kemajuan telah dicapai Kabupaten Padang Pariaman. Baik itu pembangunan infrastruktur, pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Hal tersebut diungkapkan  Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman Jonpriadi ketika membuka acara Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD 2020, di Hall IKK Parit Malintang, Kamis (28/02).

Forum Konsultasi Publik dihadiri 100 orang peserta yang berasal dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Camat, Wali Nagari dan Ormas serta LSM se-Kabupaten Padang Pariaman termasuk juga dua utusan dari Forum Anak Kab. Padang Pariaman.

Sekretaris Daerah yang langsung bertindak sebagai keynote speaker dalam forum tersebut mengajak pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan. 


Karena hasil tanggapan dari forum akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program RKPD tahun 2020n yang dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

Kemudian, Sekda juga memaparkan perkembangan pembangunan Padang Pariaman 3 tahun terakhir. Dimana telah dicapai peningkatan dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (Pada tahun 2015 = 68.04, 2016 = 68.44 dan 2017 = 68.90). Angka Harapan Hidup (tahun 2015 = 67,64. 2016 = 67,80. 2017 = 67,96). Tingkat Pendapatan Perkapita (tahun 2015 = 10.260, 2016 = 10.455, 2017 = 10.579). Penurunan Penduduk Miskin (tahun 2015 = 8.86 %, 2016 = 8.91%, 2017 = 8.46%).

Semua capaian dan prestasi ini kata Jonpriadi diraih atas kerja kita bersama. "Tentu raihan prestasi ini tidak membuat kita terlena, namun akan menjadi motivasi dan terus ditingkatkan melalui program kegiatan OPD yang pro rakyat. Kini saatnya masyarakat menikmati," ujar mantan Kepala Bappeda.

Disamping Sekretaris Daerah, kegiatan Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Padang Pariaman Tahun 2020 ini menampilkan Nara Sumber dari Kepala Bapelitbangda Ali Amran.

Dalam paparannya Ali Amran mengungkapkan, "Sembilan prioritas pembangunan tahun 2020 antara lain: (1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya, (2) Peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, (3) Peningkatan kualitas SDM, (4) Pengembangan potensi pariwisata unggulan, (5) Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasiskan tata ruang, (6) Peningkatan konstribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah, (7) Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, (8) Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah, (9) Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana," terang mantan Kadis Pertanian ini.

Ali Amran juga menyampaikan jumlah anggaran untuk perioritas pembangunan daerah tahun 2020 sebesar Rp. 891.421.833.000.- Alokasi peroritas yang terbesar pada pengembangan infrastruktur Rp. 388.530.075.000. (43,59%). Pada dasarnya, prioritas pembangunan tahun 2020 ini ditujukan pada penyelesaian target RPJMD 2015-2020. (rel/wis)
Ponpes Nurul Yaqin Aswaja Gelar Pelatihan Jurnalistik Siap Pakai

Ponpes Nurul Yaqin Aswaja Gelar Pelatihan Jurnalistik Siap Pakai


Sungai Sarik,BANGUNPIAMAN.COM--Masifnya penyebaran hoaks di media sosial harus diimbangi dengan informasi yang baik dan benar. Salah satu caranya adalah mempersiapkan anak-anak muda yang memiliki kemampuan menulis informasi yang benar melalui berita.

Demikian diungkapkan Pemimpin Redaksi Sitinjausumbar.com Armaidi Tanjung, Kamis (28/2) pada Pelatihan Jurnalistik Siap  di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Aswaja Padang Nonang Korong  Cimpur  Pasar Durian, Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. 


Pelatihan dibuka  Pimpinan Ponpes Nurul Yaqin Aswaja Aswir Tuanku Sidi Ibrahim, diikuti 20 peserta utusan dari IPPNU Kota Pariaman, IPPNU Kota Padang, PMII Kota Pariaman dan GP Ansor Padang Pariaman. Pelatihan berlangsung hingga Jumat (1/3/2018).

Menurut Armaidi Tanjung, rendahnya kemampuan menulis di kalangan anak muda, terutama pelajar dan mahasiswa, adalah akibat minimnya kegiatan membaca buku. Padahal perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. adalah perintah membaca. Yakni melalui surat Al-Alaq.

“Pelatihan jurnalistik ini diharapkan mampu memotivasi anak muda Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat untuk mulai aktif menulis. Kemampuan menulis dan membaca kalangan muda di Sumatera Barat memang masih tertinggal dibanding pulau Jawa. Di kalangan aktifis di pulau Jawa yang ditanyakan bukan lagi apa jabatan kamu, tapi sudah seberapa banyak menulis buku,” kata Armaidi Tanjung mengutip pernyataan salah seorang aktifis di Jakarta baru-baru ini.

Setelah mengikuti pelatihan ini, kata Armaidi, peserta mulai menyadari berbagai kekeliruan dalam penulisan selama ini. Selain itu, motivasi peserta mulai tumbuh untuk menulis.


Materi pelatihan yang disampaikan adalah 20 alasan mengapa harus menulis, teknik menulis berita, teknik wawancara, bahasa jurnalistik, panduan menulis biografi/profil tokoh.


Pendiri Pesantren Nurul Yaqin Aswaja Aswir Tuanku Sidi Ibrahim menyebutkan, dengan menulis kita bisa berdakwah. Dengan menulis pula  kita bisa membaca kitab-kitab ulama yang terdahulu. (02)






--
Bawaslu Pariaman Gelar Rakor Fasilitasi Publikasi Pengawasan Pemilu 2019

Bawaslu Pariaman Gelar Rakor Fasilitasi Publikasi Pengawasan Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Kota Pariaman Ulil Amri, didampingi Ketua PWI Pariaman Damanhuri, Pada Rapat Koordinasi Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019, Kamis 28 Februari 2019, di Aula Joyo Makmur ( Fhoto Harsyi Warsilah )
Pariaman, BANGUNPIAMAN.COM--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman menggelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Media, Partai Politik dan Stakeholder  di Aula Joyo Makmur Kamis,  (28/2).

Rakor tersebut dipimpin Komisioner Bawaslu Kota Pariaman Ulil Amri yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal, Ketua PWI  Pariaman  A.  Damanhuri beserta wartawan Kota Pariaman maupun wartawan Kab. Padang Pariaman, Ketua DPC,  Ketua DPD,  LSM,  LKAAM sekota Pariaman,  Ketua Panwascam se-kota Pariaman.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman diwakili oleh Ulil Amri Kordiv. Pencegahan, Humas dan Hubal mengatakan, dengan di gelarnya acara tersebut dapat menekan bahaya hoax dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ‘Pemilu’ 2019 yang dilangsungkan pada 17 April 2019.

” Bahaya berita hoax dan ujaran kebencian dapat menghancurkan berkembangnya demokrasi dinegara kita ini,” kata dia.Selain itu, digelarnya acara tersebut semua elemen masyakat dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengantisipasi terjadinya kabar bohong atau hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Ia berharap kegiatan itu akan memberi pengaruh positif bagi masyarakat luas, khususnya yang tinggal di Kota Pariaman dan sekitarnya.

Antusias dari para tokoh agama dan masyarakat mampu menjaga silaturahmi Kamtibmas,” ucapnya. Seluruh stakeholder dan elemen masyarakat pun diimbau terus bekerja sama mengawasi jalannya pemilu yang secara serempak dilaksanakan pada 17 April 2019.

Ketua PWI Kota Pariaman, A. Damanhuri, mengaskan, untuk mensukseskan pemilu 2019, perlunya peran media massa dalam berpartisipasi pada penyelengara pemilu tersebut.

Media massa selain berfungsi menginformasikan juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan, pendidikan, hiburan, propaganda, sosial atau kemanusian dan fungsi pengawasan atau fungsi kontrol.

Media massa, selain mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda media kepada agenda publik. Artinya, media massa itu perkasa dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak. (Harsyi Warsilah/Kiki)

Rabu, 27 Februari 2019

Wabup Suhatri Bur Resmikan Rehab Jembatan Dari Dana Desa, di Buluah Apo Tigo Jurai Nagari Toboh Gadang Timur

Wabup Suhatri Bur Resmikan Rehab Jembatan Dari Dana Desa, di Buluah Apo Tigo Jurai Nagari Toboh Gadang Timur

Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur Meresmikan Rehab Jembatan Dari Dana Desa ( Fhoto : Humas )
Sintuk Toboh Gadang, BANGUNPIAMAN.COM-- Dana Desa (DD) yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Nagari bisa mewujudkan impian masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan. Hal itu dibuktikan oleh Nagari Toboh Gadang Timur Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Usai hujan lebat di pagi hari Rabu (27/02/2018), masyarakat Korong Sawah Mansi Nagari Toboh Gadang Timur melakukan prosesi peresmian Jembatan Buluah Apo Tigo Jurai yang dibangun murni dari Dana Desa sebesar Rp400 juta.

Peresmian dilakukan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, SE, MM didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Erman, S.Sos, MM dan dua orang putra daerah yang juga anggota DPRD Kab. Padang Pariaman, Suryadi Zuhri Ali dan Ir. Munafestoni.

Turut hadir Camat Sintuk Toboh Gadang Ashyari, Wali Nagari Toboh Gadang, Kabag Humas Andri Satria Masri, Babinsa, Babinkantibmas serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan bundo kandung se Nagari Toboh Gadang Timur.

Dalam sambutannya, Wabup Suhatri Bur mengapresiasi kinerja Pemerintah Nagari Toboh Gadang Timur yag telah berhasil mewujudkan harapan dan impian masyarakat terhadap jembatan Buluah Apo dan melanjutkan rencana Wali Nagari yang lama.

"Atas nama Pemkab Padang Pariaman saya ucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat bahu membahu membangun jembatan. Terutama kepada Wali Nagari Toboh Gadang induk yang telah lama memperjuangkan pembangunan jembatan ini," ucap Suhatri Bur.

Dengan diperbaikinya jembatan ini, sambungnya, maka hasil pertanian masyarakat, lalu lintas orang dan barang dan jasa menjadi lancar, perekonomian meningkat dan pada kahirnya pendapatan masyarakat pun membaik.

Wabup Suhatri Bur pun berpesan agar hasil swadaya bersama masyarakat ini dijaga dan diraway dengan baik. "Hasil dari pembangunan ini kita jaga bersama-sama. Karena apa? Karena pembangunan yang dilaksanakan dengan swadaya ini tentu kita yang menjaga bersama sama," harapnya.

Suhatri Bur pun mecontohkan cara merawat apa yang sudah dibangun. "Begitu juga dengan jalan, katanya melanjutkan, jalan sudah bagus tetapi tepi jalan dibiarkan rumput tumbuh tinggi. Lama kelamaan jalan akan rusak karena air hujan tidak mengalir ke bahu jalan karena dihambat rumput yang tinggi tadi," katanya memberi contoh.

Butuh kebersamaan Wali Nagari dengan tokoh masyarakat dalam membangun Nagari. "Manfaatkan tokoh legislatif untuk membantu pembangunan Nagari, karena pembangunan tidak akan bisa terlaksana tanpa bantuan dari semua pihak baik ranah maupun rantau. Untuk itu jalin komunikasi yang baik dan intens dengan semua pihak," tukuknya mengakhiri sambutan.

Sementara itu Wali Nagari Roni Saputra menjelaskan tentang jembatan Buluah Apo bahwa jembatan panjangnya 12 x 4,5 meter dengan biaya pembangunan Rp400 juta ditambah dengan pembangunan jalan sepanjang 220 x 3,5 meter dengan biaya Rp 211 juta. "Kedua infrastrukur ini berasal dari DD tahun 2018," jelas Wali Nagari muda yang energik itu.

Sebelumnya seorang tokoh masyarakat, Zayarmen, dipercaya memberikan sambutan Zayarmen menceritakan begitu senang dan bahagianya dirinya atas dibangunnya jembatan kecil itu. 


"Awalnya tahun 80 an jembatan ini dari aua (bambu). Hanya bisa dilewati orang. Hari ini adalah hari bersejarah karena jembatan ini telah hadir sesuai dengan dambaan seluruh masyarakat sejak dulunya," katanya bergetar menahan rasa haru.

"Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan keinginan masyarakat ini," pungkasnya mengakhiri.(rel/wis)
 

Bupati Ali Mukhni Kunjungi Lokasi Sasaran TMMD di Korong Gumali Bukit Jaring Kuranji Hilir

Bupati Ali Mukhni Kunjungi Lokasi Sasaran TMMD di Korong Gumali Bukit Jaring Kuranji Hilir

Sungai limau, BANGUNPIAMAN.COM--- Usai memimpin upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-104 di Bumi Perkemahan Imamah Korong Kamumuan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau.

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni melakukan kunjungan ke lokasi sasaran TMMD di Korong Gumali Bukit Jariang Nagari Guguak Kuranji Hilir bersama Dandim 0308/Pariaman Letkol Inf. Heri Pujiyanto, S.Sos.

Juga didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Erman, S.Sos, MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil M. Fadhly, S.AP, MM, Kepala Dinas PUPR Buyung Oktorizal, ST, MT, Kabag Humas Andri Satria Masri, Camat Sungai Limau Devriathos pejabat teras Makodim 0308/Pariaman, anggota Persit Kartika Chandra dan beberapa wartawan Selasa (27/02).

Kunjungan ke lokasi awalnya menempuh jalan nagari yang beraspal mulus sepanjang 4 Km lebih. Tinggal 2 Km sebelum sampai di lokasi rombongan yang berjumlah hampir 100 orang itu sebagian besar turun dari mobil dinas kemudian menaiki puluhan motor dinas milik Kodim 0308/Pariaman yang sudah disiapkan sebelumnya.

Bupati, Dandim, Kepala Dinas dan hampir semua anggota rombongan menaiki puluhan motor menuju lokasi sasaran yang tinggal 2 km lagi kecuali anggota Persit Kartika Chandra yang tetap menggunakan bus yang membawa mereka dari Pariaman.

Jalan yang akan ditempuh menuju lokasi sasaran sebenarnya tidak begitu rusak parah, namun beberapa titik jalan mendaki dan menurun terjal dengan batuan kerikil menutupi badan jalan.

Pada tiga titik terdapat jalan yang dibuka baru hasil dari pemotongan dinding bukit dan masih dalam pengerasan. Rombongan Bupati dan Dandim menggunakan motor pun terpaksa menempuh jalur sungai yang airnya tidak begitu dalam. Di lokasi sasaran Bupati dan rombongan berhenti di sasaran rehab rumah tidak layak huni kemudian dilanjutkan ke lokasi sasaran terakhir rehab masjid.

Bupati mengapresiasi kegiatan dan program TMMD Kodim 0308/Pariaman. "Kegiatan TMMD yang kita laksanakan dari waktu ke waktu, telah secara nyata memberikan bukti membantu pemerintah daerah dalam memberikan meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," puji Ali Mukhni kepada Dandim.

"Namun semua capaian tersebut tentu tidak menghentikan jajaran TNI untuk berkiprah dan terus menerus melakukan evaluasi dan penyempurnaan, agar program TMMD selalu tetap relevan dan membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat," ujar Bupati yang terlihat semangat meninjau lokasi TMMD.

"Kita akui bahwa masih banyak daerah di Padang Pariaman yang belum tersentuh pembangunan karena APBD kita yang tidak cukup untuk membenahi semua fasilitas umum di pelosok Padang Pariaman, apalagi

Menurut Bupati dua periode itu, TMMD dapat mempercepat proses pembangunan dan peningakatan kesejahteraan masyarakat di desa/nagari, karena sasaran TMMD meliputi kegiatan fisik yang terdiri dari pembangunan insfratstruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kemudian pembangunan rumah tidak layak huni dan terutama sasaran fisik pembukaan jalan diharapkan dapat membuka akses desa/nagari terisolir suatu daerah dengan daerah lainnya menuju pusat pusat pertumbuhan yang pada akhirnya dapat meningkatnya perekonomian masyarakat di lokasi tersebut.

Berdasarkan laporan Dandim 0308/Pariaman, kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dalam TMMD Ke-104 adalah:
1. Peningkatan jalan sepanjang 4 x 3.600 meter
2. Pembangunan jembatan Plat 3 x 5,5 x 6 meter
3. Pemasangan Batu kali Talud 1 titik
4. Pemasangan gorong-gorong Ø 60cm 11 titik
5. Pembuatan jembatan 2 x 2 x 7 meter 1 unit
6. Pembuatan jembatan 60cm x 60cm meter 2 titik
7. RTLH (Rumah Tidak layak Huni) 2 unit
8. Rehab Mesjid 1 Unit
9. Rehab musholla 1 unit
10. Rabat beton 4,5m x 12cm x 80m

Sedangkan kegiatan non fisik adalah:
1. Sosialisasi Tentang PPDB
2. Sosialisasi tentang ujian nasional berbasis komputer
3. Sosialisasi pemutaran film pendidikan tentang kebudayaan
4. Penyuluhan dan pelayanan kesehatan
5. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
6. Pemeriksaan iva
7. Melayani kegitan pelayanan KB
8. Pemeriksaan ibu hamil bayi dan balita
9. Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran dalam bentuk demonstrasi langsung di depan masyarakat
10. Bantuan bibit penghijauan tanaman
11. Bantuan bibit matoa dan waluh
12. Pelayanan pengurusan E KTP
13. Pemutaran Film KB
14. Penyuluhan
15. Bazar UKM pada hari pembukaan
16. Tari pasambahan untuk pembukaan
17. Sosialisasi ke nagari untuk memiliki perpustakaan
18. Perpustakaan keliling pada acara pembukaan
19. Melakukan penyuluhan teknik tanam, dan cara pemberantasan hama
20. Peminjaman alat untuk kelompok tani
21. Penyuluhan tentang AUTP
22. Simulasi/sosialisasi longsor, banjir, gempa di sasaran
23. Pamflet yang akan di bagikan pada masyarakat
24. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
25. Sosialisasi tentang keagamaan
26. Demontrasi Mitigasi penanggulangan Bencana

"Kegiatan non fisik dilaksanakan oleh OPD Pemkab Padang Pariaman dan instansi vertikal lainnya," jelas Heru Pujiyanto. (rel/wis)

Senin, 25 Februari 2019

Bupati Ali Mukhni dan Wagub Nasrul Abit Resmikan Surau Rimbo Tolang dan Pondok Pesantren Jami'atul Mu'minin II

Bupati Ali Mukhni dan Wagub Nasrul Abit Resmikan Surau Rimbo Tolang dan Pondok Pesantren Jami'atul Mu'minin II

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Bupati Padang Pariaman Resmikan esmikan Surau Rimbo Tolang dan Pondok Pesantren Jami'atul Mu'minin II, di Nagari Toboh Gadang Timur Senin 25 Februari 2019 ( Fhoto : Humas )
Sintuk Toboh Gadang, BANGUNPIAMAN.COM---Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meresmikan operasional Surau Rimbo Tolang dan dimulainya pembangunan Pondok Pesantren Jami'atul Mu'minin Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Senin (25/02).

Turut hadir Ketua TP PKK Prov. Sumbar, Nevi Zuairina Irwan Prayitno, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Padang Pariaman, Camat Sintuk Toboh Gadang, Wali Nagari se Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan ratusan masyarakat Nagari Toboh Gadang Timur yang juga jemaah Majelis Taklim Surau Tolang.

Dalam sambutannya Bupati Ali Mukhni mengapresiasi partisipasi dan kepedulian masyarakat Rimbo Tolang yang bersedia menghibahkan tanah ulayatnya untuk kepentingan syiar agama Islam melalui pondok pesantren Jami'atul Mu'minin pimpinan Azwar Tk. Sidi.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Azwar Tk. Sidi dan dibantu oleh masyarakat Rimbo Tolang adalah usaha yang mulia karena telah turut mendukung mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman yang hendak mewujudkan Kabupaten yang religius, cerdas dan sejahtera.

"Berbagai masalah bangsa yang terjadi saat ini, banyak terkait dengan masalah moral masyarakat yang rusak. Harus diakui, menumbuhkan generasi yang bermoral dalam kehidupan berbangsa sangatlah sulit. Penanaman moral tersebut harus dimulai dari rumah tangga atau pendidikan di pesantren," kata Bupati dua periode itu.

Menurut Ali Mukhni, pembangunan pesantren menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Padang Pariaman karena menyangkut pembangunan moral generasi masa depan bangsa. Pembangunan pesantren juga sejalan dengan pembangunan karakter bangsa.

"Pembangunan moral ini memang sulit. Butuh waktu dalam keberhasilannya. Beda dengan pembangunan fisik. Hari ini masyarakat minta dibangunkan jalan, besok sudah bisa dimulai dan hasilnya dapat dilihat seminggu kemudian. Pembangunan fisik dapat dilaksanakan dengan segera dan jelas hasilnya. Sedangkan pembangunan moral tidak bisa. Pembangunan moral butuh waktu dan proses yang panjang. Karena itu, Pemkab Padang Pariaman serius memberikan perhatian terhadap  pembangunan moral melalui pesantren," pungkas Ali Mukhni, yang disebut sebut calon kuat Gubernur Sumbar.

Sementara itu dalam sambutannya Wagub Nasrul Abit mengaminkan apa yang disampaikan Ali Mukhni.

"Sama dengan yang disampaikan Bupati Ali Mukhni tadi bahwa pembangunan karakter bangsa adalah pembangunan yang sangat penting oleh karena itu visi pertama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memimpin Sumatera Barat adalah menata kehidupan yang harmonis berdasarkan agama dan budaya dengan berpedoman kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Kenapa tidak fisik visi pertama? Karena di visi itulah terletaknya mewujudkan karakter bangsa," ungkap Nasrul Abit.

"Kehadiran pesantren Jami'atul Mu'minin yang didirikan oleh Buya Azwar Tk. Sidi adalah bagian dari meletakkan pondasi karakter tersebut. Karena di pesantren anak-anak dibina supaya memiliki karakter yang baik, seperti memiliki integritas, santun dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Jarang terdengar alumni pesantren menjadi maling," tutur Nasrul Abit.

Pimpinan Pesantren Jami'atul Mu'minin Buya Azwar Tk. Sidi  sebelumnya menyebutkan, peresmian pesantren Jami'tul Mu'minin II ini sekaligus memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW.

"Tadi malam (Minggu, 24/02), berhasil dihimpun dana dari bungo lado sebanyak Rp63,35 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan pesantren Jami'atul Mu'minin II di Rimbo Tolang ini," kata Azwar yang juga mustasyar PCNU Kabupaten Padang Pariaman ini.

Sampai saat ini pesantren Jami"atul Mu'minin sudah memiliki santri 73 orang. Sampai sekarang masih belajar di surau Rimbo Tolang dan bahkan ada yang di teras surau. Pesantren ini dimulai setahun ini. Sedangkan pesantren Jami'atul Mu'minin sebelumnya di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tetap menjalankan aktifitas belajar kitab kuning.

"Sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan ke depan, di pesantren Jamiatul Mukminin yang diresmikan ini sistem belajar sudah klasikal, berkelas. Sedangkan di Jami'atul Mu'minin di Nagari Sintuak masih sistem halaqah. Dengan peningkatan sistem belajar tersebut, diharapkan pesantren Jamiatul Mukminin II ini bisa lebih berkembang dan banyak diminati santri yang ingin mendalami ilmu agama," tukuk Azwar Tk. Sidi menambahkan. (rel/wis)

Minggu, 24 Februari 2019

A. Damanhuri Tuanku Mudo Terpilih Sebagai Ketua Umum IKA Ponpes Madrasatul 'Ulum Lubuk Pandan

A. Damanhuri Tuanku Mudo Terpilih Sebagai Ketua Umum IKA Ponpes Madrasatul 'Ulum Lubuk Pandan

Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Madrasatul 'Ulum Lubuk Pandan Damanhuri Tk Mudo Yang Sehari-Harinya Juga Ketua PWI Padang Pariaman, Bersalaman dengan Anggota DPD-RI Leonardi Harmaini ( Fhoto : Istimewa)
Lubuk Pandan, BANGUNPIAMAN.COM--Peringatan Haul XXII Syekh H. Abdullah Aminuddin berlangsung sesuai harapan para alumni dan santri yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul 'Ulum, yang didirikan almarhum pada 1940 M silam. Rangkaian Haul, Minggu (24/2) adalah halaqah santri yang membahas naskab buku tentang pendiri pesantren yang ditulis salah seorang alumninya.

Kemudian Musyawarah Besar (Mubes) alumni dari berbagai angkatan. Tak memakan waktu lama, Mubes yang memakai sistem musyawarah mufakat atau formatur itu berhasil membentuk pengurus baru Ikatan Alumni Pondok Pesantren Madrasatul 'Ulum (IKA PPMU) periode 2019-2024, setelah menerima semua laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Terakhir, Haul ditutup dengan ziarah, zikir dan shalat 'Ashar berjamaah.

Menurut Ketua Panitia Haul, Tuanku Afredison AR, Haul yang ke-22 ini sengaja mengakat tema; "Merajut Ukhuwah Islamiyah dalam Bingkai Ahlussunnah wal Jamaah". Artinya, prosesi Haul secara besar-besaran ini sudah lama tak dilakukan. 


"Alhamdulillah, para alumni dari berbagai daerah hadir. Ini tentunya bagian dari upaya kita dari alumni untuk kembali memasyarakatkan pesantren yang terletak di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Padang Pariaman ini di tempat tinggal masing-masing," kata dia.

Di samping itu, kata Afredison, Haul juga sekalian memberikan dukungan moril kepada seluruh keluarga besar pesantren ini yang ikut maju menjadi calon anggota legislatif. 


"Atas nama keluarga besar pesantren ini yang akan maju cukup banyak. Untuk DPRD Padang Pariaman, ada saya dari PKB di Dapil IV, dan Mothia Aziz Datuak Nan Basa di Dapil II. Ada juga Asrizal Malin Sinaro dari PKS di Dapil V Kabupaten Agam, Mansurdin Datuak Panduko dari PPP di Kabupaten Sijunjung. Dan seorang untuk DPR RI, yakni Mayadi dari PDI Perjuangan di Dapil Sumbar II," katanya.

Afredison menyebutkan, hasil Mubes melalui tim fermatur yang terdiri dari H. Ahmad Yusuf Tuanku Sidi mewakili Padang Pariaman, Asrizal Malin Sinaro wakil Kabupaten Agam, Megawati wakil Kabupaten Tanah Datar, Buya Marzuki Tuanku Nan Basa dari pimpinan pesantrten. 


Kemudian Latiful Khabir Tuanku Kaciak unsur pengurus lama telah menetapkan A. Damanhuri Tuanku Mudo sebagai Ketua Umum IKA PPMU untuk lima tahun yang akan datang.
Dia berharap, hasil bedah naskah buku yang telah ditulis Ketua Umum IKA PPMU terpilih ini bisa diberikan masukan oleh seluruh alumni untuk kesempurnaannya. Dan tahun depan pada momen Haul, buku tersebut harus diterbitkan.

 "Terima kasih senator Sumatera Barat, H. Leonardy Harmainy Datuak Bandaro Basa yang telah hadir dalam acara ini. Kemudian juga Ketua Kadin Sumbar, H. Ramal Salaeh yang juga calon anggota DPD RI yang ikut hadir dalam acara ini," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Pesantren Madrasatul 'Ulum Buya Marzuki berharap banyak pada alumni untuk berkontribusi dalam memajukan pondok tersebut. "Di samping pembangunan gedung utama lantai satu dan tiganya masih terbengkalai, kita juga butuh kerjasama dari semua alumni untuk kemajuan belajar mengajarnya," ungkapnya.

Katanya lagi, pesantren ini telah melahirkan banyak alumni yang berkiprah di berbagai hal di tengah masyarakat. Ada yang aktif mengajar di pesantren, ada yang jadi pegawai negeri sipil, bahkan ada pula yang jadi dosen. Dan tentunya banyak pula yang aktif di dunia politik, baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai penyelenggara.

 "Semuanya adalah kekuatan kita yang perlu kita jalin kebersamaan demi masa depan pendidikan ala surau ini," sebutnya.

H. Leonardy Harmainy menyebutkan, dirinya tengah memperjuangan undang-undang penguatan pondok pesantren. "Kita sedang membahas masalah undang-undang tersebut yang natinya akan membuka peluang bagi guru dan santri yang sedang belajar di pesantren untuk bisa pula bekerja di ASN," ujarnya. (rel/dmr)
Bupati Ali Mukhni Letakkan Batu Pertama Pembangunan Mushalla Marwah Kampung Sabalah

Bupati Ali Mukhni Letakkan Batu Pertama Pembangunan Mushalla Marwah Kampung Sabalah



Lubuk Alung, BANGUNPIAMAN.COM--Setelah menunggu lebih 10 tahun, warga Komplek Perumahan Marwah Sejahtera di Korong Kampung Sabalah Nagari Balah Hilir Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung akhirnya dapat meletakkan batu pertama tanda mulai dibangunnya rumah ibadah mushalla tepat hari Minggu, 24 Februari 2019.

Tanda dimulainya pembangunan mushalla itu secara resmi dilakukan Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni disaksikan seluruh warga Komplek Perumahan Marwah Sejahtera, Kepala Dinas Kominfo Zahirman, Kepala Satpol PP & Damkar Rianto, Kabag PUM Rudi Rilis, Kabag Humas Andri Satria Masri, Camat Lubuk Alung Ali Amri, Direktur PDAM Padang Pariaman Aminuddin, Ketua KNPI Padang Pariaman M. Ikhbal, Kepala KUA Lubuk Alung Syafral Abdi, S.Ag, Wali Nagari Balah Hilir Syafruddin.

Rumah ibadah yang diberi nama Mushalla Marwah itu akan berdiri di atas tanah hibah Haji Irman yang juga salah seorang warga komplek perumahan tersebut. Luas tanah yang dihibahkan Haji Irman seluas 400 m2 sementara bangunan mushalla direncanakan 8 x 9 m dengan RAB Rp250 juta.

Dalam sambutan Bupati Ali Mukhni menyambut baik dan bangga dengan upaya dan gotong royong masyarakat mendirikan rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat.

"Terima kasih atas inisiatif membangun mushalla ini karena telah turut mendukung upaya Pemkab Padang Pariaman mewujudkan visi Mewujudkan Padang Pariaman yang Baru yang Sejahtera dan Religius," katanya.

Saya bangga, katanya melanjutkan, budaya gotong royong dalam masyarakat masih terjaga apalagi sinergi antara ranah dengan rantau turut mempercepat tersedianya kebutuhan masyarakat di kampung.

"Mohon ini terus dijaga dan ditingkatkan sehingga tidak ada hambatan kita dalam membuat dan membangun rencana yang baik di dalam masyarakat," harap Bupati yang doyan berinfaq itu.

Bupati Ali Mukhni yang punya semboyan "Tiada Hari Tanpa Berinfaq" itu mengajak hadirin yang hadir untuk berinfaq, bersedekah untuk pembangunan rumah ibadah.

"Jangan kuatir mengeluarkan harta untuk ibadah, kuatirlah kalau hari ini kita tidak bisa berinfaq. Karena dengan berinfak banyak manfaat yang didapat antara lain hati lapang dan senang karena bisa membantu orang," tukuknya sembari menginfaqkan Rp25 juta atas nama keluarga dan orang tuanya yang sudah lama almarhum.

Terkait dengan data terkini rumah ibadah di Kecamatan Lubuk Alung, Kepala KUA Lubuk Alung Syafral Abdi menginformasikan bahwa sampai tahun 2019 tercatat 107 buah rumah ibadah di Kecamatan Lubuk Alung yang terdiri dari 25 Masjid dan selebihnya Mushalla dan Surau.

Syafral Abdi berharap dengan berdirinya rumah ibadah di komplek perumahan itu kualitas kehidupan beragama semakin meningkat, melahirkan Majelis Ta'lim kemudian tercipta jamaah. "Jamaah kuat maka benteng pengamanan iman menjadi kuat, penyakit masyarakat akan berkurang," katanya.

Ketua pembangunan yang juga Kepala KUA Enam Lingkung Kasmir, S.Ag, MA ikut memotivasi warga dan undangan yang hadir untuk turut serta berinfaq dalam pembanguna mushalla.

Kasmir mengutip hadist nabi yang mengatakan "Barangsiapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya semisalnya di surga.” (HR. Bukhari, 450 dan Muslim, 533 dari Hadits Utsman radhiallahu’anhu). (hms)
Breaking News : Kembali Bawaslu Padang Pariaman Hentikan Kampanye PKS di Tandikek

Breaking News : Kembali Bawaslu Padang Pariaman Hentikan Kampanye PKS di Tandikek

Koordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Padang Pariaman Rudi Herman didampingi Staf dan Kordiv PHl Panwascam Patamuan, Tengah Memberikan Arahan Kepada Kader PKS yang akan melaksanakan kampanye di Pasar Tandikat, Minggu (24/02/2019). Kampanya tersebut akhirnya dihentikan karena tidak memiliki STTP ( Fhoto : Darwisman )
Patamuan, BANGUNPIAMAN.COM---Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman kembali menghentikan kampanye  Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Pasar Tandikat Minggu (24/01/2019).

Koordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Rudi Herman mengungkapkan, kampanye freeze mob membagikan kalender dan kartu dan brosur, itu dihentikan karena tidak memiliki STTP.

"Dapat laporan dari Kordiv PHL Panwascam Patamuan Ahmad Ruzi yang tengah berada di Pasar Tandikat. Kemudian saya bersama staf yang tengah berada di Kecamatan Padang Sago yang juga sedianya juga mengawasi kampanye PKS, langsung meluncur ke Tandikek. Benar rupanya kader-kader PKS tengah membagikan brosur dan selebaran kepada masyarakat di pasar Tandikat," ungkap Rudi.




Kampanye  tersebut dimulai dari pukul 9.30 Wib dan dihentikan Bawaslu Padang Pariaman pukul 10.15 Wib. Bahan kampanye yang akan diedarkan berupa kalender 400 buah dan kartu nama dan brosur sebanyak 900 buah

Menurut Rudi setelah ditanya kepada kader PKS yang tengah bagi-bagi brosur dan kalender tersebut, ternyata tidak bisa menunjukan STTP yang dikeluarkan pihak kepolisian.

Setelah menjelaskan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, akhirnya kader-kader PKS yang  terdiri dari kaum emak-emak tersebut, akhirnya menghentikan kegiatannya untuk membagi-bagikan kelender, brosur dan selebaran tersebut dan kemudian langsung membubarkan diri.

Rudi menjelaskan, Bawaslu Padang Pariaman tidak pernah menghalangi-halangi partai apapun untuk berkampanye. "Silahkan saja berkampanye, namun tentunya harus mengurus STTP terlebih dahulu. STTP wajib diurus partai politik sebelum melaksanakan kampanye," ulasnya.

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman juga menghentikan kampanye PKS di lapangan futsal Tandikek, karena juga tidak memiliki STTP yang dikeluarkan pihak kepolisian. (wis)

Sabtu, 23 Februari 2019

Gerakan Menuju 100 Smartcity di Pusat TIK Nasional Kominfo, Bupati Ali Mukhni Komitmen Terapkan Smartcity

Gerakan Menuju 100 Smartcity di Pusat TIK Nasional Kominfo, Bupati Ali Mukhni Komitmen Terapkan Smartcity


Tangerang Selatan,--BANGUNPIAMAN.COM---Gelaran assesment Gerakan Menuju 100 Smartcity di Pusat TIK Nasional Kominfo, Ciputat, Tangerang Selatan (21/2). dihadiri perwakilan dari 107 Kabupaten/Kota. 

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni bersama 14 pimpinan daerah lain turut hadir sebagai bentuk komitmen dalam penerapan smarcity di wilayah masing-masing.

Kehadiran para pimpinan daerah ini bukan hanya untuk mengikuti pembukaan acara tapi juga turut mempresentasikan di hadapan tim asesor tentang kesiapan dan komitmen pelaksanaan smartcity di daerahnya masing-masing.

Bupati Ali Mukhni pada Hari Jumat (22/2) didepan Tim Assesor Smart City memaparkan perkembang IT Padang Pariaman. Dimana Sejak tahun 2018, telah dibangun jaringan internet yg terkoneksi pada seluruh OPD, Kecamatan dan Puskesmas dengan kabel fiber optic (FO). Pada tahun 2019 ini, jaringan internet tersebut akan direntang sampai ke 103 Nagari dengan kabel FO sepanjang 123 Km.

“Untuk integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal,” ucap Ali Mukhni.


"Infrastruktur ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Smart City. Dengan demikian sistem dan aplikasi yang dibangun dapat terintegrasi antar OPD dan Unit Kerja, tukuk Bupati inovatif ini.

Disamping itu, Padang Pariaman juga telah memiliki Data Centre dengan kapasitas server 8 Tb dan sebuah Command Centre sebagai pusat monitor dan pengendali operasional sistem. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik telah menggunakan sistem informasi atau aplikasi. Seperti SIMPEL, e-Planing, e-Budgeting, e-Monev, SIMDA, SIAK, e-Waspada, SIMAYA, SID dan banyak lainnya jelas Bupati 2 periode ini didampingi Kadis Kominfo.

Ia pun menjelaskan banyaknya program inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan sarat dengan penggunaan Teknologi Informasi. Seluruh program ini dikemas melalui konsep Smartcity. Untuk itu Padang Pariaman siap dan layak sebagai pilot project pelaksanaan program Gerakan menuju 100 Smartcity, tegas Ali Mukhni didepan Tim Assesor.

Kemudian Kadis Kominfo Zahirman mengatakan, "assesment dilakukan selama dua hari, dengan melakukan konfirmasi dan mendalami isian kuesioner yang menampilkan hasil-hasil capaian bidang e-Government di daerah masing-masing".

Antara lain pendalaman tentang keselarasan kebijakan smartcity dengan visi misi daerah, regulasi tentang e-government/smartcity, implementasi kebijakan e-government/smartcity, kondisi dan pemanfaatan infrastruktur TI dan pemanfaatan aplikasi, jelas mantan Ketua KNPI ini.

Selain itu proses assement juga mengkonfirmasi tentang kesiapan masyarakat dengan mengacu pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia), jumlah KKD (Kondisi Keuangan Daerah) dan sistem perencanaan daerah, tambah Zahirman.

Ikut mendampingi Bupati dalam assesment smartcity tersebut, Kepala Bappelitbangda Ali Amran, Kadis Kominfo Zahirman beserta Kasi TIK Roza Suhendra dan Kasi Aplikasi Dedi Yuswar.

Pelaksanaan smartcity di tahun 2019 akan dipilih 25 Kota/Kabupaten yang akan didampingi dan dibimbing untuk menyusun dokumen masterplan smartcity. (rel/zhk-kmf)

Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner Himbau,  ASN Padang Pariaman Untuk Netral Pada Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner Himbau, ASN Padang Pariaman Untuk Netral Pada Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner, SH, MH yang didampingi Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq, Ketika Memberikan Keterangan Kepada Wartawan, Pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Sabtu 23 Februari 2019, di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung ( Fhoto : Darwisman )
Lubuk Alung, BANGUNPIAMAN.COM--Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Sumatera Barat Vifner, SH, MH menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Padang Pariaman untuk netral, pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 ini.

“Saya himbau ASN Padang Pariaman netral, jangan memihak dan jangan pula ikut mengkampanye pasangan calon presiden atau calon anggota legislative,” kata Vifner yang juga Koordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar yang didampingi Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq, Sabtu (23/02/2019) menjawab pertanyaan wartawan, disela-sela sosialisasi pengawasan pemilu, di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung.

Sosialisasi yang mengangkat tema “ Netralitas Aparatur Penyelenggara Negara serta Lembaga Pendidikan  Dalam Pemilihan Umum 2019,”  tersebut diikuti Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor serta Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian juga diikuti Lembaga Pendidikan dan pengelola Pondok Pesantren se Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut Vifner, sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman merupakan upaya pencegahan agar ASN tidak ikut-ikutan mengampayekan calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner Ketika Memberikan Sosialisasi Pengawasan Pemilu, Dengan Moderator Anton Wira Tanjung ( Fhoto : Darwisman )
Vifner mengungkapkan, aturan itu dibuat agar para ASN bisa fokus untuk bekerja. Mereka tak terlibat dalam politik praktis, meski memiliki hak politik. Bawaslu punya kewenangan untuk mengawasi dan menindak ASN yang tidak netral.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq mengungkapkan, saat ini Bawaslu Padang Pariaman tengah menangani kasus ketidaknetral ASN Padang Pariaman. Satu kasus sudah dilimpahkan kepada komisi ASN, kemudian ada yang sedang ditangani dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. " Hingga kini sudah empat kasus kita tangani," ulasnya.

Anton berharap melalui sosialisasi yang dilaksanakan hari ini diharapkan tidak ada lagi ASN yang ikut-ikutan dalam politik praktis.Bawaslu Padang Pariaman memastikan akan memproses laporan masyarakat masyarakat atau temuan oleh Bawaslu kalau ASN tidak netral.

"Makanya Bawaslu terus mengencarkan sosialisasi ketengah-tengah masyarakat, agar upaya pencegahan dapat dilakukan.Sehingga pelanggaran pemilu terhadap ketidaknetralan ASN di Padang Pariaman dapat diminimalisir," ulasnya.



Juga tampil sebagai nara sumber Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq, Kordiv PHL Rudi Herman dengan moderator Zainal Abidin, SH.

Ketua Panitia Pelaksana Anton Wira Tanjuang mengungkapkan, sosialisasi yang dilaksanakan satu hari penuh ini diikuti jajaran ASN dilingkungkan Padang Pariaman, Lembaga Pendidikan, Pimpinan Pondok Pesantren serta jajaran wartawan (wis)

Jumat, 22 Februari 2019

Tiga Tahun Pimpin Padang Pariaman, Berikut Penghargaan Yang Diperoleh Pasangan Ali Mukhni-Suhatri Bur

Tiga Tahun Pimpin Padang Pariaman, Berikut Penghargaan Yang Diperoleh Pasangan Ali Mukhni-Suhatri Bur

Bupati Padang Pariaman Menerima Penghargaan Dari Mentri Pendayaagunaan Aparatur Negara Syafruddin
Tanggal 17 Februari 2019, tepat tiga tahun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni - Suhatri Bur, SE, MM memimpin Kabupaten Padang Pariaman.

Selama tiga tahun itu banyak sudah prestasi dan kinerja luar biasa yang ditorehkan pasangan super harmonis di Sumatera Barat itu ke dalam catatan sejarah Kabupaten Padang Pariaman. 


Dari semua prestasi yang ada, satu prestasi yang selalu menjadi buah bibir dan selalu diucapkan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayirno pada setiap kesempatan, yaitu prestasi Pasangan Terharmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat bahkan mungkin di Pulau Sumatera.

Prestasi keharmonisan ini adalah prestasi yang sangat sulit ditandingi oleh kepala daedrah dan wakil kepala daerah lain karena godaan kekuasaan sangat kuat menghampiri. Untuk kedua pasangan ini sepertinya hal yang mudah dilakukan karena masing-masingnya paham dan mengerti posisinya.

Prestasi pembangunan dalam tiga tahun ini di Padang Pariaman tidak terlepas dari harmonisnya kedua pasangan tersebut. Puncak prestasi pembangunan yang dicapai dalam tiga tahun ini adalah rencana pembsangunan Kawasan Strategis Pendidikan Terpadu "Tarok City" di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.

"Program Tarok City sebagai kawasan Pendidikan Terpadu yang telah digagas Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni patut diberikan apresiasi yang besar dari masyarakat. Berkat kegigihanya dalam mewujudkan Padang Pariaman lebih maju di bidang Pendidikan, juga merupakan salah satu bukti perjuangan dari tangan dinginnya memimpin Padang Pariaman selama dua periode ini".

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Universitas Andalas (Unand), Prof. DR. Isril Berd saat menjadi narasumber dan mengikuti kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang juga dihadiri oleh tiga orang profesor sebagai narasumber lainnya. Kegiatan itu juga dihadiri OKP, Ormas, dan seluruh ASN Padang Pariaman dan dilaksanakan di Hall Parik Malintang, Padang Pariaman, Rabu 4 Mei 2017 lalu.

Ia kembali menyampaikan, perjuangan besar yang telah diwujudkan Bupati Ali Mukhni hendaknya bisa dilanjutkan selama masa kepemimpinnya di Padang Pariaman nantinya. "Semangat dan kegigihan yang dimiliki Bupati Ali Mukhni dalam memajukan Padang Pariaman mestinya menjadi contoh bagi pemimpin lainnya," ungkap mantan Dekan Unand ini.

Selain Tarok City, pembangunan skala nasional di Padang Pariaman cukup melejit. Berbagai infrastruktur dan sarana pendidikan bertaraf nasional telah berdiri kokoh. Seperti Politeknik Pelayaran Sumatra Barat di Ulakan Tapakis, MAN Insan Cendekia di Sintuk Toboh Gadang, Makam dan Masjid Agung Syekh Burhanuddin yang juga berfungsi sebagai shelter saat terjadi Tsunami atau Bencana lainnya di Ulakan Tapakis, Asrama dan Embarkasi Haji Sumbar di Batang Anai dan Main Stadion di Lubuk Alung.

Irigasi Batang Anai I dan II telah melancarkan saluran perairan sawah masyarakat, sekaligus menghentikan terjadinya banjir di daerah Batang Anai, Sintoga dan Ulakan Tapakis. Berbagai jembatan sebagai sarana penghubung jalan masyarakat juga banyak dibangun. 


Seperti Jembatan Campago di V Koto Kampung Dalam, Jembatan Lubuak Tano di VII Koto, Jembatan Pasia Laweh, Jembatan Kampuang Galapuang di Ulakan Tapakis dan Jembatan Koto Bangko Sungai Geringging. Selain dari APBD Padang Pariaman, pembangunan rata-rata berasal dari APBN dan APBD Provinsi Sumatra Barat.

Gubernur Sumbar dalam acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman ke 186 sempat mengatakan bahwa setengah APBN yang dikucurkan ke Sumbar dilaksanakan di Padang Pariaman.

Hal tersebut berkat jalinan komunikasi dan hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumtera Barat dan Pemerintah Pusat. Bahkan Irwan Prayitno memuji Ali Mukni dengan memberi gelar “Si Kecil Nan Lincah”.

Sejalan dengan itu, Masjid Raya Kabupaten Padang Pariaman di Komplek Kantor Bupati juga sedang tahap penyelesaian yang ditargetkan tuntas 2020, bersamaan dengan menuntaskan pembangunan sarana prasarana kantor di Parit Malintang.

Dengan perjuangan keras kedua pasangan, pembebasan tanah yang cukup terkenal rumit (terkait tanah ulayat) di Ranah Minang, keduanya kembali meyakinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional. Termasuk pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Sumatera (Ruas Padang Pariaman - Pekanbaru) di Kecamatan Batang Anai.

Padang Pariaman sebagai daerah penyanggah Ibu Kota Provinsi sekaligus pintu masuk orang asing ke Sumbar, keberadaan BIM atau Bandara Internasional Minangkabau di wilayah Padang Pariaman memiliki keuntungan strategis untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Tingginya mobilitas dan aktifitas di BIM, membuat perputaran perekonomian cukup kencang berputar di wilayah Padang Pariaman. Hal tersebut dimanfaatkan betul oleh kedua pasangan Bupati dan Wakilnya itu untuk menjadikan alasan strategis pembangunan industri dan pendidikan skala nasional berada dekat dengan BIM.

Didukung lagi lahan di sekitarnya yang sangat luas, diantaranya dikuasai tanah ulayat masyarakat Ketaping, dirajai Datuk Bahrun Rangkayo Rajo Sampono.

Berkat lobi yang kuat dan jalinan komunikasi yang baik dari Bupati Ali Mukhni dibantu Suhatri Bur kepada semua pihak, pembangunan berskala nasional banyak terealisasi. Dan tanpa solidaritas atau partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan Forkopimda untuk mendukung segala kebijakan tersebut, mustahil pembangunan itu terjadi.


Inovasi Peningkatan Program Pelayanan OPD Pemkab. Padang Pariaman

Bupati Ali Mukhni sering mengkampanyekan tidak ada istilah “pejabat” saat menjalankan amanah dan kewajibannya kepada masyarakat Padang Pariaman.

Ia menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah “Pelayan Masyarakat”. Sehingga seluruh jajarannya harus berinovasi sehingga motivasi segala bentuk pelayanan masyarakat harus optimal dan terpadu.


Dari sisi pelayanan, OPD yang paling diandalkan terlihat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas DPMPTP, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo. Empat instansi OPD ini selalu melihatkan inovasi dan dedikasi kinerja yang kreatif.

Keempatnya pun sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. berkat dorongan Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Suhatri Bur dalam penerapan membuat kedua pemimpin itu mengkantongi beragam penghargaan tertinggi dari Presiden RI dan sejumlah Menteri.

Diurai satu persatu, Disdukcapil Padang Pariaman memiliki beragam inovasi dan kreatif menjalanan percepatan pelayanan pada masyarakat.

Seperti terhitung dari 2017, terdapat program Pedang Saber (Petugas Datang, Semua Beres), Alpa Beta (Anak lahir pulang bawa Akta), Ajek (Antar jemput administrasi kependudukan), Dukcapil Weekend Service, Mitra PMI dan Kadoku KTP-elektronik bagi siswa/i SLTA. 


Disdukcapil bersama DPTPMP Padang Pariaman di tahun 2018 ini bersinergi memberian pelayanan jemput bola, langsung ke setiap Nagari. Kegiatan dilaksanakan secara bergilir dan dijadwalkan ke seluruh kecamatan dan nagari.
Diharapkan mempermudah pelayanan dan pengurusan E-KTP, KK, Perubahan Data, Pembayaran IMB atau lainnya. Program tersebut jelas sangat membantu masyarakat dan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Terutama penghimpunan data jumlah serta perubahan yang terjadi akibat pergi pulang atau pergi merantau. Al hasil, terhitung dari 2018, puluhan ribu masyarakat sudah memiliki E-KTP.

DPMPTP Padang Pariaman sendiri, memiliki inovasi Program Simple (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Elektronik) yaitu sistem mudah terhubung dan diakses melalui computer atau henpon genggam yang memiliki jaringan internet.

Pelayanan melalui website, medsos, SMS, Whatsapp, dan email juga dapat dilakukan, memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan, informasi dan sebagainnya. dari program tersebut nilai investasi tahun 2017 kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp183 miliar per September 2017, jumlah tersebut melebihi target sebesar Rp46 miliar. Dibanding tahun 2016, target yang tercapai hanya Rp40 Milyar rupiah.

Begitu hal dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Padang Pariaman. Masing-masing OPD tersebut memiliki ciri khas pelayanan tersendiri. Diskominfo melakukan inovasi jaringan internet terhubung secara satu kesatuan.

Memudahkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD untuk mendapat akses internet maupun komunikasi langsung dengan OPD lain. Sehingga segala kebutuhan dan kesinambungan kerja antar OPD tidak perlu lagi tatap muka.

Jarak wilayah yang luas dan jauh membutuhkan waktu dan energi dapat dipangkas melalui komunikasi aplikasi khusus antar instansi. Selain itu, seluruh pengguna akses internet yang terhubung melalui Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, akan terpantau dan terkontrol dengan baik. Terbantau dari sisi pelayanan jaringan internet sekaligus kinerja yang dilakukan petugas operator pengguna internet itu sendiri.

Prestasi yang membanggakan lagi pada Pelaksanaan Porprov. Sumbar ke 15 di Padang Pariaman, dianggap pelaksana kegiatan terbaik dari sebelumnya.

Sebagai tuan rumah, mampu melakukan penghimpunan data informasi medali dan hasil dengan nama Program SIMEHA. Seluruh akses data terhimpun di web www.poprov.padangpariamankab.go.id. Seluruh cabang olahraga, nama daerah dan kontingen, penginapan, nama atlet, lokasi venue perlombaan hingga hasil medali dan peringkat dapat diakses langsung. Meski terdapat beberapa kelemahan, itu berkaitan teknis yang tidak dapat dihindari dari panitia cabor di lapangan.

Dinas Kesehatan juga melakukan berbagai inovasi program pelayanan, seperti PAPA TANGKAS GADA atau Padang Pariaman Sehat dan Tanggap Kasus Gawat Darurat, PSC atau Public Service Center 119, SABERMAS atau Sehari Semalam Bersama Masyarakat.

Merupakan kelanjutan dari Program Bidan Desa wajib berkunjung rumah ke rumah (dor to dor) setiap hari. Penderita penyakit kronis cepat ditindak melalui penyembuhan sehingga dapat terselamatkan dari bahaya kematian atau cacat seumur hidup dari Program Padang Pariaman Sehat.

Mengoptimalkan Potensi Kelapa dan Coklat

Berdasarkan Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumbar melalui Kadis Akhiruddin pada November 2017, Produksi buah kelapa di Sumatera Barat mencapai 78.902 ton per tahun dengan areal tanam seluas 87.298 hektare.

Luas areal tanaman kelapa itu tersebar di 19 kabupaten dan kota di provinsi yang berpenduduk sekitar 5,8 juta jiwa tersebut.

Daerah penghasil buah kelapa itu antara lain Kabupaten Padang Pariaman dengan produksi mencapai 35.436 ton di areal seluas 40.755 hektare, Kabupaten Agam dengan produksi 11.026 ton di areal tanam 9.780 hektare dan Kepulauan Mentawai 6.495 ton dengan luas tanam 7.924 hektare.

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan produksi buah kelapa mencapai 5.448 ton dan areal tanam seluas 5.480 hektare dan Pesisir Selatan produksinya sebesar 3.860 ton, dan luas tanam 4.399 hektare.

Dari data di atas, Padang Pariaman merupakan penghasil kelapa terbesar dengan jumlah produksi 35.436 ton dengan luas area 40.755 hektare. Minimal perharinya, 5 unit minibus L300 mengangkut 3,5 ton atau 10.000 buah kelapa dibawa ke Padang, Bukittinggi, Pekanbaru dan Jambi.

Hasil turunannya seperti sapu lidi, tempurung, kayu kelapa, kelapa muda hingga kerajinan lidi dan VCO (Virgin Coconut Oil) atau minyak kelapa. Masing-masing hasil produksi atau industri rumah tangga tersebut juga berperan meningkatkan kesejahteran masyarakat, karena banyak menyerap tenaga kerja.

Dan hasil produksi turunan kelapa seperti VCO dan Tempurung untuk Briket atau Bara api bahan bakar arang tidak dapat dianggap sepele karena sudah diekspor ke Benua Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Dan kebutuhan cendrung meningkat. Sementara kebutuhan bahan terus menipis.

Kepala Dinas DPMPTP Padang Pariaman, Hendra Aswara menyebutan, VCO atau minyak kelapa di Padang Pariaman menjadi potensi besar untuk terus dikembangkan.

Selain memiliki perkebunan pohon kelapa terbesar di Sumatera Barat yakni 35 ribu hektar dari 98 ribu hektar, saat ini terdapat 150 unit UKM rutin memproduksi VCO. Tidak hanya di kecamatan Sungai Geringging, secara merata masyarakat Kabupaten Padang Pariaman memproduksi VCO minimal untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga.

Sangat disayangan, belum optimal dan diberdayakan secara maksimal, padahal permintaan cukup tinggi dari apotik-apotik, instansi kesehatan atau pengusahan besar dibidang kesehatan dan makanan. Bahkan sampai diekspor ke Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Di Sungai Geringging, terdapat 1 kelompok beranggotakan 20 orang, setiap bulannya berhasil memproduksi 5 Ton VCO dan dikirim ke Riau dan Malaysia.

Berdasarkan hasil wawancara Syafri Hendri, pelaku pengelola produksi Briket, yang Berada di Jalan WR. Supratman, Nomor 146 Km3, Desa Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, bahan produksi berupa tempurung, didominasi dari Kabupaten Padang Pariaman. 

Setiap kali produksi membutuhkan 5 ton tempurung untuk diolah dan diekspor sebanyak 5 ton ke agen di pulau Jawa. Sementara kebutuhan tersebut selalu tidak terpenuhi, sehingga usaha tersebut sering mengalami macet dan mati suri. Padahal permintaan terbilang tinggi dengan kebutuhan mencapai 10 Ton hingga 20 Ton perbulannya.

Pada masa kepemimpinan Almarhum Muslim Kasim, Perkebunan Coklat atau Kakao merupakan program unggulan dari Pemerintah Padang Pariaman. Perkebunan tersebar di Kecamatan Pakandangan, Parit Malintang, Sungai Limau, V Koto Kampung Dalam, VII Koto Sungai Sariak, V Koto Timur dan Sungai Geringging. Hingga saat ini perjuangan tanaman itu terus berlangsung produktif.

Di era ke pimpinan Ali Mukhni, berhasil berdirinya Pabrik Pengolahan Coklat dan Lapau Coklat sebagai penampung utama dari hasil pertanian kakao. Namun karena banyaknya kendala hama dan masalah lainnya, membuat potensi Kakao tidak tergarap dengan baik. Pabrik yang dibangun belum bisa beroperasi sesuai harapan.

Kelompok tani Kakao terdapat di Korong Batu Gadang, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging hingga saat ini masih terus mengembangkan tanaman coklat tersebut. Kelompok Tani Balkam Saiyo dipimpin Ramadhan bersama Elias Piyau sempat menjadi pilot projeck Kakao di Sumatera Barat.

Daftar Penghargaan Tahun 2018 dan 2019:

1. Penghargaan Pelayanan Publik untuk 2 OPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Perindustrian) dengan predikat Sangat Baik, diserahkan oleh Menteri PAN RB Syafrudin tanggal 27 November 2018 di Jakarta.

2. Anugerah Dwija Praja Nugraha, Penghargaan Kepada Kepala Daerah yang Peduli Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Pendidikan dari Pengurus Besar PGRI. Diserahkan oleh Presiden RI tanggal 1 Desember 2018 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

3. Anugerah Media Humas Kategori Siaran Pers/Pemberitaan dari Ketua Pembina Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas)/Menteri Kominfo, Rudiantara, tanggal 4 Desember 2018 di Kota Tanggerang, Provinsi Banten.

4. Penghargaan Innovative Government Award 2018 dari Kementerian Dalam Negeri diserahkan Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 7 Desember 2018 di Jakarta.

5. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi atas Pelayanan Publik dari Ombudsman RI tanggal 10 Desember 2018 di Jakarta.

6. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, tanggal 11 Desember 2018 di Jakarta.

7. Penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumbar untuk Kepala Daerah yang Peduli dan Berkontribusi kepada Penyiaran Lokal, 23 Desember 2018 di Hotel Mercure Padang.

8. Penghargaan Adytia Karya Mahatva Yodha (AKMY) Award 2018 dari Pengurus Nasional Karang Taruna dalam acara puncak peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) Tingkat Nasional, di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Sabtu, 26 Januari 2019.

9. Penghargaan "Bupati Peduli Olahraga" dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat pada Hari Puncak Peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2019 di Surabaya.

10. Nilai Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 naik 5,67 point dari 60,13 menjadi 65,80 dengan nilai B. (***/)

Rabu, 20 Februari 2019

Wako Genius Umar : Hubungan Pemko Dengan Media Sangat Penting Sebagai Akuntabilitas Publik

Wako Genius Umar : Hubungan Pemko Dengan Media Sangat Penting Sebagai Akuntabilitas Publik

Walikota Pariaman Dr. Genius Umar ( Sumber Fhoto : Internet )
Pariaman, BANGUNPIAMAN.COM--- Media merupakan pilar keempat demokrasi yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Pers harus dapat menjadi penyambung kepentingan dan usulan masyarakat serta apa yang telah dikerjakan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan  oleh Walikota Pariaman Genius Umar yang didampingi Kadis Kominfo Kota Pariaman Nazifah, ketika menerima kunjungan silaturahmi pimpinan media LKBN Antara dan Padang TV di ruangan kerjanya Rabu (20/2).

Dalam kesempatan tersebut Genius mengatakan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan media sangatlah penting sebagai akuntabilitas publik.

"Hakikat media adalah menghasilkan dan menyebarkan informasi. Dalam kancah politik, media punya peran penting dalam memaksimalkan peran warga negara dalam mengawasi tindakan pemerintah dan menggunakan informasi yang diperoleh warga tersebut dalam mengambil keputusan di kemudian hari", terangnya.

"Media sangat diperlukan untuk penyambung informasi kepentingan publik, baik informasi mengenai program pemerintah daerah maupun informasi pengembangan pariwisata dan juga sebagai terminal berita di lingkungan pemerintah", lanjut dia.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pihak OPD yang berada dilingkungan Pemko Pariaman terutama dibagian humas harus mendokumentasikan setiap agenda pimpinan dan mempublikasikannya ke media sosial.

"Setiap kegiatan harus diberitakan ke media online, media cetak maupun televisi agar visi misi serta program Pemko Pariaman yang telah dicanangkan dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui media", tegasnya.

Genius berharap semoga kerjasama media dengan Pemko Pariaman tetap baik, semoga melalui media dapat mempromosikan perkembangan dan kemajuan pariwisata yang ada di Kota Pariaman.

Kunjungan silaturahmi pimpinan media LKBN Antara dan Padang Tv ke Kota Pariaman ini dalam rangka menyampaikan perpanjangan kerjasama dengan Pemko Pariaman. Selain itu, Padang TV juga menawarkan program televisi Bintang Sains yaitu suatu program yang bertujuan untuk memotivasi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di Kota Pariaman agar lebih giat belajar.(rel/wis)

Bawaslu Akan Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepada ASN dan Tomas se Padang Pariaman

Bawaslu Akan Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepada ASN dan Tomas se Padang Pariaman


Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq didampingi Koordinator Sekretariat Anton Wira Tanjuang dan Staf SDM Syahluddin, Pada Acara Rapat Koordinasi Beberapa Waktu Lalu ( Fhoto : Istimewa )

Padang Pariaman, BANGUNPIAMAN.COM---Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman akan mengelar sosialisasi bagi ASN,  ormas dan tokoh-tokoh masyarakat.

"Kalau tidak ada aral melintang sosialisasi tersebut akan kita gelar pada tanggal 23 s/d 24 Februari 2019 mendatang, di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung," kata Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq yang didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Anton Wira Tanjung, Rabu (20/02/2019), di ruang kerjanya.

Menurut Anton, sosialisasi ini digelar sebagai langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu Padang Pariaman terhadap pelanggaran pemilu, utamanya yang dilakukan ASN.

Sebagai nara sumber, pada sosialisasi tersebut adalah Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen dan Kordiv Pencegahan Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Sumbar Vifner serta Komisioner Bawaslu Padang Pariaman

Dalam undang-undang ditegaskan,  Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bawaslu juga berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap ASN, anggota TNI dan Polri tersebut.

Apabila terbukti tidak netral, maka ASN yang bersangkutan akan terancam sanksi pidana. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur soal sanksi.
Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila muncul dugaan ASN tidak netral, Bawaslu akan melakukan pemeriksanaan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan itu akan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Selanjutnya KASN akan memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan,” ulasnya

Apabila rekomendasi KASN tidak dilaksanakan maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kegawaian yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

"Jadi Bawaslu Padang Pariaman akan fokus melakukan pengawasan dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas hingga kepada Panwaslu Nagari," ulasnya. (wis)



Selasa, 19 Februari 2019

Genius : Himbau Masyarakat Tidak  Takut Berwisata Ke Kota Pariaman

Genius : Himbau Masyarakat Tidak Takut Berwisata Ke Kota Pariaman

Walikota Pariaman Saat Berkunjung ke Pulau Angso ( Fhoto : Kominfo Pariaman )
Pariaman, BANGUNPIAMAN.COM--Walikota Pariaman, Genius Umar tekankan bahwa masyarakat tidak usah terganggu dengan isu bencana yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.

"Isu bencana yang tidak jelas sumbernya sangat mengganggu masyarakat. Ditambah lagi Kota Pariaman sedang giat-giatnya membangun pariwisata. Wajar ada kecemasan masyarakat terhadap bencana, namun sebagai manusia beriman masyarakat tidak usah risau karena gempa maupun bencana lainnya adalah kekuasaan Allah SWT," ungkapnya saat ditemui Selasa, (19/2/2018) di Balaikota Pariaman.

"Saya mengimbau jangan takut berwisata ke Kota Pariaman, Saya pun selalu rutin melihat kondisi Pulau Ansu Duo dan Pulau Tangah serta wilayah pantai hampir setiap minggu", sambungnya.

Kota Pariaman, ujarnya melanjutkan merupakan kota wisata yang siaga bencana. Pemko Pariaman rutin melaksanakan sosialisasi bencana ke sekolah-sekolah dan desa di Kota Pariaman.

"Jalur evakuasi kita benahi begitu juga dengan shelter-shelter seperti di Kantor bersama Karan Aur. Dan rencana Pasar Pariaman yang akan dibangun juga akan memiliki fasilitas shelter," ulasnya. (rel/wis)

Jumat, 15 Februari 2019

Wako Genius Targetkan Sepuluh Hari Lagi Pembangunan Pasar Penampungan Tuntas Dikerjakan

Wako Genius Targetkan Sepuluh Hari Lagi Pembangunan Pasar Penampungan Tuntas Dikerjakan

Walikota Pariaman Genius Umar didampingi Wakil Walikota Mardison Mahyuddin, Meninjau Pasar Penampungan Jumat 15 Februari 2019, Ditargetkan sepuluh Hari Ini Pembangunan Pasar Penampungan Ini Selesai Dibangun ( Fhoto : Harsyi Warsilah )
Pariaman, BANGUNPIAMAN.COM--Walikota Pariaman Genius Umar menargetkan sepuluh hari lagi, pasar penampungan Pariaman akan tuntas dikerjakan.

"Kita targetkan sepuluh hari lagi pembangunan pasar penampungan ini akan tuntas dikerjakan. Sehingga proses pembangunan pasar Pariaman bisa segera dimulai," katanya didampingi Wakil Walikota Mardison Mahyuddin, Danramil Pariaman serta tokoh masyarakat saat meninjau pembangunan pasar penampungan, Jumat (15/02/2019).

Menurut Genius, jika pembangunan pasar penampungan ini selesai dibangun. Maka pasar Pariaman yang ada sekarang akan dirobohkan untuk di bangun baru.

"Karena saat ini Kementrian PU tengah menunggu aksen kita untuk menuntaskan pembangunan pasar penampungan ini. Pembangunan pasar Pariaman yang baru ditargetkan tuntas tahun ini juga," ulasnya usai melaksanakan Subuh Barokah Masih Puber di Masjid Raya Kampung Baru.

Dia berharap, dengan dibangunnya Pasar Pariaman yang baru diharapkan akan meningkatan perekonomian masyarakat. Karena tampilan baru Pasar Pariaman akan mengundang masyarakat lebih banyak berbelanja ke Kota Pariaman.

Bersumber dari APBN

Pembangunan pasar Pariaman hingga tuntas akan menelan biaya sebesar Rp.120 milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belajar Negara (APBN) tahun 2019.

"Kita bersyukur pemerintah pusat mau membantu pembiayan pasar Pariaman ini. Karena jika mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman saja maka membutuhkan waktu puluhan tahun untuk merampungkannya,” katanya.

Pewarta : Harsyi Warsilah

 

Senin, 11 Februari 2019

Bupati Ali Mukhni Shalat Hajat Bersama HIMPAUDI, Kawal Judicial Review UU Sistem Pendidikan Nasional

Bupati Ali Mukhni Shalat Hajat Bersama HIMPAUDI, Kawal Judicial Review UU Sistem Pendidikan Nasional

Bupati Padang Pariaman Shalat Hajat Bersama HIMPAUDI, Kawal Judiew Review Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di Masjid Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin 11 Februari 2019 ( Fhoto : Humas )
Parit Malintang, BANGUNPIAMAN.COM---Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni mendukung usaha guru guru PAUD se Indonesia dengan ikut Salat Hajat dan Doa Bersama di Masjid Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, Senin (11/02/2018).

Turut bersama-sama Bupati melakukan salat Hajat Bunda PAUD Padang Pariaman yang juga Ketua TP PKK, Hj. Rena Ali Mukhni, Kepala Dinas Kesehatan Aspinudin, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri, Kabid PAUD Suhatman dan puluhan anggota PAUD se Padang Pariaman.

Bertempat di Masjid Komplek Kantor Kab. Padang Pariaman (Masjid Agung Kabupaten Padang Pariaman), salat Hajat diimani oleh Afrinaldi Yunas, PNS Pemkab Padang Pariaman yang sedang menyelesiakan program doktoralnya di UIN Imam Bonjol Padang.

Dalam sambutannya, mantan guru olahraga ini menyatakan dukungannya terhadap usaha guru guru PAUD seluruh Indonesia yang tengah berjuang melakukan judicial review UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Saya apresiasi usaha perjuangan ini karena saya berasal dari guru. Saya tau sulit dan susahnya menjadi guru apalagi guru yang dianggap tidak sama dengan guru formal lainnya," jelas Ali Mukhni.

Bupati yang satu satunya berasal dari guru di Indonesia ini berharap dan berdoa semoga dengan shalat Hajat ini keinginan mulia guru guru PAUD diijabah Allah SWT. "Tuntutan guru-guru PAUD sebetulnya sudah dari dulu ingin mendapatkan kesetaraan dengan guru yang lain. Tetapi, memang undang-undang dan aturannya belum memihak kepada mereka," katanya.

Terkait dengan guru kategori 2 yang belum diangkat menjadi PNS, Bupati Ali Mukhni menjelaskan bahwa Menpan RB telah membuka jalan untuk merekrut tenaga K2 tersebut menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak).

"Untuk PPPK, Pemkab Padang Pariaman sedang berusaha mengkaji kemungkinan ini. Jika merekrut PPPK maka Pemkab harus menyiapkan anggaran sebesar Rp. 27 Milyar untuk gaji atau honor PPPK. Ini sedang kita kaji, mudah-mudahan ada solusinya di APBD Padang Pariaman," jelas Ali Mukhni.

Berdasarkan laporan Kabid PAUD, Suhatman, bahwa kegiatan salat Hajat merupakan kegiatan se Indonesia dalam rangka mendorong dan mendoakan Tim HIMPAUDI Pusat dalam JR revisi UU Sisdiknas.

Menurut Suhatman, JR dilakukan karena dalam Sistim Pendidikan Nasional, pendidikan itu dibagi dua yaitu Pendidikan Formal dan Non Formal. Di tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dibedakan dua yaitu Pendidikan Formal (TK) dan Non Formal (Kelompok Bermain atau PAUD). Perbedaan ini juga membedakan hak dan kesejahteraannya.

"Pembedaan ini juga membedakan hak dan kesejahteraannya yang diterimanya. Padahal keduanya sama sama memiliki tanggung jawab mendidik anak usia dini," jelas Suhatman.

Sementara itu, Afrizal Yunas menjelaskan tentang maksud pelaksanaan salat Hajat. "Salah satu cara keinginan kita dikabulkan Allah adalah shalat Hajat. Shalat Hajat dapat dilaksnaakan sampai 12 rakaat. Bisa dilaksanakan berjemaah dan sendiri sendiri. (rel/wis)
Sukses Berantas Narkoba, Bupati Ali Mukhni Apresiasi Kapolres Padang Pariaman

Sukses Berantas Narkoba, Bupati Ali Mukhni Apresiasi Kapolres Padang Pariaman

Bupati Ali Mukhni Menyerahkan Penghargaan Kepada Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, SE, MMTr, Karena Sukses Memberantas Narkoba di Padang Pariaman. Penghargaan tersebut diserahkan Senin 11 Februari 2019, di halaman Kantor Bupati ( Fhoto : Humas )
Parit Malintang, BANGUNPIAMAN.COM--- Kapolres Padang Pariaman, AKBP Rizki Nugroho, SE, MMTr dianugerahi penghargaan oleh Bupati Padang Pariaman atas jasanya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Bersama Rizki, turut menerima penghargaan Kasat Resnarkoba IPTU Edi Harto serta drg. Meirizal, seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Sintuk Toboh Gadang sebagai pelopor Posyandu Remaja.

Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi langsung oleh Bupati Ali Mukhni kepada AKBP Rizki Nugroho, IPTU Edi Harti dan drg. Meirizal pada Apel Gabungan ASN Pemerintah Padang Pariaman, di halaman kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, Senin (11/02).

Penyerahan penghargaan disaksikan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Jonpriadi, Pabung Kodim 0308 Pariaman, Muslim, jajaran Polres Padang Pariaman, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman, Sekretaris DPD KNPI Padang Pariaman dan ASN di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.

Dalam amanat apel, Bupati Ali Mukhni mengatakan bahwa Kapolres dan Kasat Resnarkoba Padang Pariaman telah berjasa kepada Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelamatkan masa depan masyarakat Padang Pariaman terutama remaja dan pemudanya dari penyalahgunaan Narkoba. Sementara drg. Meirizal telah mempelopori dan menggerakkan Posyandu Remaja di Kabupaten Padang Pariaman.

"Permasalahan penyalahgunaan Narkoba, tidak hanya menjadi permasalahan di daerah kita saja.  Namun, telah menjadi permasalahan seluruh bangsa di dunia. Dampaknya telah merambah ke hampir seluruh negara, tentu dengan tingkat ancaman yang berbeda-beda," kata Ali Mukhni.

Hampir setiap hari, sambungnya, kita mendengar adanya korban penyalahgunaan narkoba, baik terjadi di negara lain maupun di negara kita. Di dunia, sekarang ini 4 orang dari 100 orang menjadi korban atau terlibat dalam kejahatan narkoba. Menurut Menkopulhukam bapak Wiranto, kematian akibat penyalahgunaan narkoba ini melebihi korban pada kejadian bencana alam.

Bupati meminta semua aparatur pemerintah turut mendukung usaha Polres dalam memberantas peredaran narkoba karena Padang Pariaman telah darurat narkoba. Upaya pemberantasan ini tidak bisa diserahkan kepada pihak berwajib saja karena tanggung jawab melindungi anak kemenekan dari jeratan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama.

"Melalui apel gabungan hari ini mari kita bersama-sama bertekad untuk menyelamatkan masa depan kehidupan daerah dan bangsa kita dan menyelamatkan generasi mendatang, menyelamatkan anak-cucu kita dari jeratan narkoba yang dapat berujung pada kematian. Marilah kita berkomitmen, untuk terus melakukan langkah-langkah nyata dalam mencegah kejahatan narkoba tersebut," harapnya.

"Ini sangat memprihatinkan, karena Padang Pariaman berada pada peringkat tiga dalam penyalahgunaan narkoba," kata Bupati dua periode itu prihatin. (rel/wis)

Apel gabungan yang kita laksanakan hari, lanjutnya, ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas upaya sungguh sungguh dan kuat kepada Kapolres Padang Pariaman dan Kasat Resnarkoba Padang Pariaman dalam menekan dan menghambat peredaran penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Padang Pariaman.

Bupati Ali Mukhni tidak henti hentinya mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Padang Pariaman beserta jajaran yang telah ikut menjaga masa depan masyarakat Padang Pariaman dari jeratan penyalahgunaan narkoba.


FKS, Gerakan Stop Buang Besar Sembarangan Harus Gencarf

FKS, Gerakan Stop Buang Besar Sembarangan Harus Gencarf

Padang Pariaman, BANGUNPIAMAN.COM---Buang air besar sembarangan dapat menjadi penyebab terserang penyakit yang ditularkan oleh kotoran manusia. Karena itu, gerakan stop buang air besar sembarangan harus gencar dilakukan kepada masyarakat yang masih belum miliki jamban yang sehat.

Demikian diungkapkan Sekretaris Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Padang Pariaman Armaidi Tanjung, Senin (11/2/2019), pada kegiatan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), di Kantor Walikorong Palembayan Nagari Sintuak, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman.

Turut memberikan Pemicuan STBM Alfitri Yenti dan M.Ikhwan S dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, dan Walikorong Palembayan Desrial.
Menurut Armaidi Tanjung, buang air besar sembarangan salah satu sumber penyebaran penyakit yang terjadi di masyarakat.

Walaupun fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan terus dibangun dan ditingkatkan, namun kalau sumber penyakit tidak dicegah, tentu penyakit akan tetap menyerang seseorang.
"Mereka yang belum punya jamban pada prinsipnya dikategorikan empat. Pertama, mampu buat jamban, tapi tak mau membuatnya. Kedua, mampu buat jamban, tapi mau membuatnya. Ketiga, tidak mampu, tapi mau membuatnya. Keempat, tidak mampu, tapi juga tidak mau membuat jamban," tutur Armaidi Tanjung.

Dalam pemicuan, kata Armaidi, bagaimana masyarakat yang belum memiliki jamban (WC) terpicu membuat jamban sendiri. Ini memang memutuhkan perubahan perilaku masyarakat agar menyadari dan memahami pentingnya ada jamban.

Walikorong Palembayan Desrial menyebutkan, dari 310 rumah warga Palembayan masih kurang lebih 40 rumah warga yang belum memiliki jamban sehat. Saat ini sudah hadir 23 orang yang mengikuti pemicuan.

"Kita berharap dari pemicuan ini ada hasilnya. Dimana warga membuat jamban sendiri tanpa menunggu bantuan yang belum jelas. Toh jamban tersebut juga untuk keperluannya sendiri," kata Desrial.

M.Ikwan menyebutkan, sampai saat ini akses jamban di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 63 persen. Artinya, masih ada sekitar 37 persen warga Padang Pariaman yang belum memiliki jamban sehat. Inilah tugas bersama bagaimana menjadikan 100 persen masyarakat Padang Pariaman sudah memiliki dan mengakses jamban sehat. (at)
 

Jumat, 08 Februari 2019

Alhamdulillah Bantuan Kirana Terus Mengalir, Kali Ini Dari Jajaran Kemenag Kota Pariaman

Alhamdulillah Bantuan Kirana Terus Mengalir, Kali Ini Dari Jajaran Kemenag Kota Pariaman

Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pariaman Menyerahkan Bantuan Pengobatan Untuk Intan Kasih Kirana, Siswi MTsN 2 Pariaman Tidak Lagi Masuk Sekolah Karena Menderita Kangker Tulang ( Fhoto : Harsyi Warsilah)
Padang Pariaman, BANGUNPIAMAN--Peduli dengan sesama, keluarga besar Kantor Kementrian Agama Kota Pariaman yang dipimpin langsung Kamenag M.Nur, Kamis (07/02/2018) mengunjungi siswi MTsN 2 Pariaman Intan Kasih Kirana (14) yang menderita kanker tulang.

"Kunjungan kami dari keluarga besar Kantor Kementrian Agama Kota Pariaman, sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusian," kata M.Nur kepada wartawan, saat mengunjungi Intan Kasih Kirana.

Kunjungan untuk melihat anak didik kami yang sehari-harinya berstatus sebagai siswi MTsN 2 Pariaman. Intan Kasih Kirana yang tidak lagi masuk sekolah karena menderita kanker tulang, kedatangan jajaran Kamenag Kota Pariaman untuk memberikan semangat dan do'a kepada Kirana semoga diberikan kesembuhan.

"Untuk meringankan biaya pengobatan Kirana hari ini kami mengantarkan sumbangan dari jajaran keluarga besar Kementrian agama Kota Pariaman sebanyak Rp. 23.350.000.


Semoga sumbangan ini bermanfaat untuk biaya pengobatan Kirana," kata M.Nur

Kunjungan jajaran Kamenag Kota Pariaman untuk menunjukkan rasa silaturahmi yang erat antara Kemenag kota Pariaman dengan orang tua intan. Sekaligus untuk memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan Kirana.
" Kepada kedua orang tua intan agar selalu tabah dan sabar mengurus intan. Sumbangan yang diberikan agar bisa mengurangi beban orang tua intan yang cukup berat dalam pembiayaan obat  obatan. Semoga Allah memberikan keajaiban untuk kesembuhan intan sehingga bisa bersekolah dan bergaul dengan teman teman nya seperti biasa," ulasnya.

Pada kunjungan ke rumah Kirana, Kamenag Kota Pariaman juga didampingi oleh Kasubag TU Syaiful Azmi, Kasi Pendis Zahardi. Juga nampak mendampingi Kepala MAN 1 Kota Pariaman, Kepala MTsN 1 Kota Pariaman, Kepala MTsN 2 Kota Pariaman.

Serta Kepala MTsN 3 Kota Pariaman, Kepala MIN 1 Kota Pariaman, Kepala MIN 2 Kota Pariaman, Kepala Kepala KUA, beserta pegawai dilingkungan Kemenag Kota Pariaman dan guru MTsN 2 Kota Pariaman. 


Pewarta : Harsyi Warsilah

Rabu, 06 Februari 2019

Manifesto Pengawasan Pemilu

Manifesto Pengawasan Pemilu

Penulis Novri Aznika Putra Pengawas Pemilu Nagari Tandikek Selatan

Pada kolom opini sebelumnya, saya telah mencoba menggiring pembaca kepada seberapa pentingnya dalam sebuah kontestasi politik itu perlu yang namanya pendidikan politik. 

Baca juga opini sebelumnya : 2019: Antara Kontestasi dan Pendidikan Politik
 
Ditekankan bahwa kalau dalam sebuah perlombaan, para pesertanya atau para kontestan mesti memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat.

Bukan dengan memberikan bualan atau harapan yang selangit dengan cara menyajikan data-data yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat sendiri menjadi bingung dan bahkan yang lebih parah memunculkan polarisasi dan berakibat perpecahan diantara mereka.

Dalam hal ini, pendidikan politik mengambil peran yang penting, bagaimana dalam proses menyita perhatian masyarakat maka yang dilakukan adalah memberikan edukasi yang bersifat solutif dan rasional. Memunculkan jalan keluar dari segudang permasalahan yang dihadapi bangsa kita.

Kembali  kita kepada tajuk yang pada kesempatan kali ini coba saya kemukakan, yaitu Manifesto dalam sebuah Pengawasan Pemilu. Secara hukum, di Indonesia sendiri ada sebuah badan tersendiri dalamm engawasi jalannya PemilihanUmum, yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).

Hal ini secara eksplisit dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 89. Dalam tugasnya sendiri jugadi sebutkan pada Pasal 93, bahwa Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu memiliki jajaran mulai dari tingkat pusat  sampai kepada penempatan pengawas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) nantinya. Semua itu memiliki tugas dan peran yang terorganisir dengan rapi.

Manifesto sendiri diartikan sebagai sebuah ‘Pernyataan Sikap’, biasanya ini dilakukan oleh kelompok tertentu demi mencapai  tujuan yang diinginkan. Wacana seperti ini awalnya berkembang di zaman Karl Marx dan Frederich Engels pada tahun 1848 di Jerman.

Mereka melakukan sebuah gerakan untuk menentang rezim yang otoriter pada saat itu dan menghapuskan penindasan terhadap kaumlemah. Pada saat ini pun tidak  ada salahnya kita mencoba menggali bagaimana sebuah pengawasan dilakukan dengan mengutarakan diksi ‘Manifesto’.

Demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan meminimalisir kecurangan,  Bawaslu beserta jajaran di tingkat Provinnsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai kepada PengawasPemiluKelurahan/Nagari.

Melakukan sebuah pernyataan sikap, dimana dalam pernyataan tersebut Bawaslu sebagai sebuah badan yang bergerak di bidang pengawasan bisa menjamin jalannya Pemilihan Umum 2019 tanpa kecurangan dan pencegahan terhadap berita Hoax serta kampanye yang berbau Sara.

Di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman khususnya telah melakukan gerakan yang mengarah pada pernyataan sikap, yaitu dengan mengadakan Apel bersama pada tanggal 29 Desember 2018 silam.

Dalam kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang dikomandoi oleh bapak Anton Ishaq mengajak kepada seluruh Stakeholders di Padang Pariaman untuk selalu menjaga suasana dan bergandengan tangan dalam  mencegah sekecil apapun itu bentuk kecurangan.

Kemudian tidak hanya itu, netralitas Aparatur Sipil Negara sampai kepada Wali Nagari berserta anggota juga dituntut perannya, dan hal ini harus didorong juga oleh Pemerintah Daerah yang mendukung setiap kegiatan pengawasan.

Pada kegiatanselanjutnya, juga dilakukan penandatanganan sebuah ‘Pakta Integritas’ bagi seluruh jajaran Bawaslu, dimulai dari jajaran pusat sampai kepada Pengawas Pemilu Nagari pada tanggal 16 Januari 2019 silam.

Didalamnya dijabarkan bahwa seluruh jajaran pengawas siap mengawal dan menindak segala bentuk pelanggaran serta menjunjung tinggi Integritas dan Profesionalitas dalam bekerja dan siap menerima konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan.

Dalam hal yang telah dilakukan diatas, merupakan sebuah ‘Manifesto’ atau pernyataan sikap secara tegas oleh penyelengara Pemilu dalam halini Bawaslu beserta jajaran.

Dapat dicermati bahwa tugas pengawasan ini kalau dilihat sepintas mata memang tidak tampak, akan tetapi memliki peran yang sangat signifikan dalam mengawal kelancaran Pemilihan Umum.

Pernyataan sikap inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat banyak bahwa dalam proses pemilihan itu ada yang mengawasi secara legal dan dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Pada akhirnya pengawas ini dianggap ada dan siap menerima setiap pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.

Pada akhir tajuk ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memang telah ada sebuah Badan yang dijamin oleh Undang-Undang dalam pengawasan Pemilihan Umum yaitu Bawaslu.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa tugas pengawasan ini tidak akan sukses kalau tidak ditopang oleh segenap elemen yang ada di masyarakat.

Coba dibayangkan, dari 34 Provinsi dan kurang lebih ada 500 Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia saat ini, ditambah lagi ada sebanyak 264 juta penduduk Indonesia (Dihimpun dari BPS). Kalau sudah sebanyak ini penduduk yang melakukan pengawalan, dapat dibayangkan betapa mudahnya kita mengawal pesta demokrasi ini kedepan.

Hal itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, teman sepergaulan, lingkungan kerja,  serta menanamkan sikap tanggungjawab bersama dan bukan tanggungjawab Bawaslu semata. Sehingga Manifesto dalam pengawasan Pemilu dapat terwujud, seperti yang didambakan oleh Filusuf (Marx dan Angel) di atas, serta dambaan seluruh masyarakat Indonesia.